IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR - Sri Lestari; Roy Valiant Salomo (Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh, 2022)
Manajemen Kinerja terdiri dari kegiatan perencanaan kierja, dilanjutkan dengan pengukuran kinerja, kemudian pengajuan laporan hasil kinerja untuk pengambilan keputusan. Manajemen Kinerja diterapkan di Indonesia melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sejak tahun 1999. Dengan diterapkannya otonomi daerah pada periode yang sama, implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang baik pada pemerintah daerah menjadi semakin penting. Penelitian ini meninjau khasanah penelitian tentang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia dan di dunia. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari kata kunci yang terkait dengan pemerintah daerah dan pengelolaan kinerja di jurnal terindeks Scopus dan google scholar. Penelitian ini menemukan bahwa khasanah penelitian tentang pengelolaan kinerja pada pemerintah daerah yang dilakukan di Indonesia berkembang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja terletak pada kualitas sumber daya manusia dan kapasitas organisasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan komitmen pimpinan dan tekanan kelembagaan eksternal baik dari legislatif maupun partisipasi publik.