PELAKSANAAN KEBIJAKAN E-COURT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS SPEEDY ADMINISTRATION OF JUSTICE DI PENGADILAN AGAMA GARUT - Aceng Ulumudin; Triananda Genedin; Eet Saeful Hidayat (Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh, 2022)
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam kemajuan IPTEK menyebabkan perubahan sosial yang terjadi mengharuskan organisasi sektor publik memiliki kemampuan dan beradaptasi dengan kemajuan IPTEK. E-Court merupakan inovasi kebijakan publik dalam bidang peradilan yang implementasinya belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2021, di Pengadilan Agama Kabupaten Garut dengan jumlah 7,210 perkara yang ada, pengguna E-Court hanya berjumlah 316 pengguna saja atau setara dengan 4.38%, dimana hal tersebut tidak memenuhi target kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama bahwasanya persentase perkara E-Court diharuskan mencapai target 40% dari jumlah perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan E-Court sebagai upaya mewujudkan asas Speedy Administration of Justice di Pengadilan Agama Garut dan faktor – faktor penghambat pelaksanaan kebijakannya serta memberikan rekomendasi solusi atas hambatan tersebut. Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Hasil menunjukan bahwa Pelaksanaan kebijakan E-Court masih belum optimal, namun penerimaan kebijakan E-Court bagi implementator dan pengguna dapat diterima dengan baik. Faktor yang menghambat pelaksanaan E-Court adalah komunikasi terkait sosialisasi E-Court kurang maksimal, keterbatasan sarana pendukung E-Court dan kondisi sosial masyarakat, adapun solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalisasikan proses sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan literasi digital