IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEBAS BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) DI DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 - Kurniati Kurniati (Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2017)
AbstrakTujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi hasil penerapan KeputusanGubernur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Pemberian Keringanan Pajak KendaraanBermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Dinas PendapatanDaerah Provinsi Kalimantan Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teoriWilliam N. Dunn tentang implementasi hasil kebijakan dengan menggunakan 6 (enam)indikator yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun dikatakan sudah efektif dan efisien darisegi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai target, namun masih terdapatpermasalahan, antara lain: Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)belum efektif dan tidak berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraanbermotor berplat luar namun beroperasional di dalam wilayah Provinsi KalimantanBarat serta kualitas pelayanan yang belum maksimal yaitu terjadinya kekeliruan penginput-an dalam aplikasi pendataan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kurang update. Selain itu, jikaditinjau dari segi responsivitas masyarakat belum bisa mengurangi jumlah wajib pajakyang menunggak pajak yang justru mengalami peningkatan setiap tahunnya sehinggabelum bisa memberikan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibanmembayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.Kata kunci: implementasi, hasil, kebijakan.