KEBIJAKAN PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NO. 3 TAHUN 2014 - Izzatusholekha Izzatusholekha; Rahmat Salam; Muhamad Furqon (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023)
Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan, masih menjadi problem dalam perkembangan Kota, sehingga Pemerintah Kota Tangerang Selatan menjadikan pola pencegahan dan perubahan secara fisik pada permukiman kumuh adalah fokus utama dalam penanganannya. Peraturan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota antara lain Peraturan daerah Kota Tangerang Selatan No.3 Tahun 2014 Tentang Perumahan dan Permukiman masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Pertama; terkait pengawasan dan pembinaan pasca perubahan fisik permukiman kumuh, Kedua; perluasan manfaat hanya permukiman kumuh kawasan protokol Pemerintahan. Tujuan dari Penelitian ini adalah mendekskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya pencegahan dan peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam analisis penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marilee S. Grindle dapat ditentukan oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Penataan Kawasan Permukiman pada isi kebijakan menunjukkan adanya kepentingan antara pemerintah dan masyarakat, Manfaat yang dihasilkan adalah menurunkan kawasan kekumuhan menjadi tingkatan ringan, Perubahan yang diinginkan melalui dua pola yang berbeda yaitu perubahan secara fisik dan perilaku. koordinasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memberikan informasi dan menyepakati kebijakan. Sumber daya dipengaruhi oleh dua sumber daya penting yaitu sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Selanjutnya, dalam Lingkungan Implementsasi Kekuasaan, Kepentingan, dan Program dari Aktor adalah program kota tanpa kumuh (KOTAKU) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan. Sampai saat ini capaian yang sudah didapatkan dari program Kotaku di Kota Tangerang Selatan adalah perbaikan drainase lingkungan, perbaikan jalan di beberapa Kelurahan, penataan bangunan kumuh yang sangat padat di beberapa Kelurahan. Selanjutnya, program Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) merupakayan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan atau rehabilitas kondisi rumah tidak layak huni, dan dinding serta fasilitas MCK. Sampai dengan saat ini capaian Rutilahu adalah terlaksana beberapa program bedah rumah yang ada di setiap Kelurahan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah yang melampaui target renja sebanyak 260 unit sudah menjadi rumah layak huni serta penyediaan rusun dengan jumlah 1 twin blok berdasarkan data Sakip Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.