Sosialisasi Advokasi Hukum bagi Masyarakat Desa Sambiyan (Universitas Negeri Semarang, 2023)
AbstrakNegara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum sendiri adalah negara yang berdiri atas nama hukum dan menjalankan kegiatannya berdasarkan norma-norma hukum sehingga menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal tersebut disebutkan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 hasil amandemen yakni ”Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Walaupun demikian, di tengah perkembangan teknologi dan ilmu pendidikan masih banyak masyarakat yang buta hukum. Tercatat sekitar 80% masyarakat Indonesia masih buta hukum, hal tersebut diungkapkan oleh CEO Jago Hukum yakni Christian Samosir. Sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum bagi masyarakat Desa Sambiyan dilaksanakan mengingat urgensinya yang sangat penting di zaman sekarang. Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa UNNES GIAT 3 Desa Sambiyan. Sosialisasi pendidikan hukum menitikberatkan pada advokasi dan masalah yang sering muncul di Desa Sambiyan. Kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2022 yang diikuti oleh perwakilan masyarakat yakni Pemuda karang taruna. Kegiatan sosialisasi advokasi dan pendidikan hukum diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dengan berlandaskan sudut pandang hukum. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengamatan atau melakukan observasi secara langsung. Hasil dari pengabdian ini berupa terbukanya pemikiran masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat kehukuman serta tata cara melakukan advokasi yang baik dan benar. AbstractIndonesia is a state of law. The rule of law itself is a state that stands in the name of law and carries out its activities based on legal norms so as to create a just and prosperous society. This is stated in writing in article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution as a result of the amendment, namely