Pemanfaatan Ragam Aplikasi Seluler Antikorupsi dalam Upaya Pencegahan Korupsi - Ipi Maryati Kuding; Irwansyah Irwansyah (Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, 2020)
The industrial revolution brings benefits and challenges to every country involved in this transformation. The industrial revolution 4.0 has created an interconnection between all things and the internet so that it can send and receive data. The government is trying to adapt to this development, one of which is done by implementing open government commitments. In the concept of open government, open data is important as a form of openness and accountability of government. In realizing open government, the government is currently starting to implement mGov technology which provides a service system based on cellular application technology that is able to offer easy access, availability, is more dynamic, and is able to increase citizen participation. This paper discusses mobile applications launched by the Corruption Eradication Commission (KPK) as a means of socialization, anti-corruption education as well as opening spaces for participation and collaboration with all levels of society. Through these mobile applications the KPK also encourages the public to monitor public services and invites the public to take advantage of the information available on anti-corruption platforms and applications for advocacy purposes and convey the aspirations of the public to the government. This study uses the use and gratification theory, by interviewing 4 informants regarding their experiences using applications and as a management team. This study aims to determine the use of various mobile applications in fulfilling information needs in increasing public understanding and participation in preventing corruption. The research approach used is a qualitative approach with a case study method. The findings in the study indicate a positive response from application users to Android and iOS-based mobile applications launched by the KPK. From the user side, the anti-corruption mobile application is able to meet the needs, especially the ease of access that is not bound by time and space. However, development is still needed for these applications, both in terms of appearance, the value of content benefits, data reliability and how to use the content to prevent corruption. Revolusi industri membawa manfaat dan tantangan bagi setiap negara yang terlibat dalam transformasi tersebut. Revolusi industri 4.0 telah membuat interkoneksi antara semua hal dengan internet sehingga dapat mengirim dan menerima data. Pemerintah berupaya beradaptasi dengan perkembangan ini yang salah satunya dilakukan dengan implementasi komitmen open government. Dalam konsep open government, open data penting sebagai wujud keterbukaan dan akutanbilitas pemerintahan. Dalam mewujudkan open government pemerintah saat ini mulai menerapkan teknologi mGov yang menyediakan sistem layanan berbasis teknologi aplikasi selular yang mampu menawarkan kemudahan akses, ketersediaan, lebih dinamis, dan mampu meningkatkan partisipasi warga. Tulisan ini membahas tentang aplikasi-aplikasi seluler yang diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai sarana sosialisasi, edukasi antikorupsi sekaligus membuka ruang partisipasi dan kolaborasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Melalui aplikasi-aplikasi mobile tersebut KPK juga mendorong masyarakat untuk memonitor layanan publik serta mengajak masyarakat untuk memanfaatkan informasi yang tersedia dalam platform dan aplikasi antikorupsi untuk tujuan advokasi serta menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah. Penelitian ini menggunakan teori penggunaan dan pemenuhan kebutuhan (uses and gratification theory) dengan mewawancarai 4 informan terkait pengalamannya menggunakan aplikasi dan sebagai tim pengelola. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ragam aplikasi seluler dalam pemenuhan kebutuhan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Temuan dalam penelitian mengindikasikan respon positif pengguna aplikasi terhadap aplikasi-aplikasi seluler berbasis android dan iOS yang diluncurkan oleh KPK. Dari sisi pengguna, aplikasi seluler antikorupsi mampu memenuhi kebutuhan khususnya kemudahan dalam akses yang tidak terikat ruang dan waktu. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan untuk aplikasi-aplikasi tersebut, baik terkait tampilan, nilai manfaat konten, keterandalan data dan bagaimana memanfaatkan konten tersebut untuk pencegahan korupsi.