Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo) - Sultan Herlambang Yoga Pratama (Faculty of Law, Universitas Airlangga, 2023)
Abstract Illegal levies are defined as giving something such as money or objects and certain facilities to government officials and individuals within an organization. The practice of illegal levies nowadays yet far from the principles of good governance in public services. However there is no certainty regulates the imposition of sanctions on perpetrators. The purpose of this study was to analyze and explain the legal certainty of illegal levies sanctions in Sidoarjo using an administrative law perspective. This study used a typology of doctrinal research with a statue, conceptual, and case approach. Results revealed the absence of specific regulations regarding illegal levies has an impact on uncertainty imposing sanctions. Besides, the goal of establishing Satgas Saber Pungli is to eradicate illegal levies in a firm, integrated, effective, efficient, and capable of creating a deterrent effect. To be in line, sanctions given refers to the concept of restorative justice. Keywords: Illegal Levies; Legal Uncertainty; Sanctions; Restorative Justice. Abstrak Pungli merupakan pemberian sesuatu baik berupa uang maupun benda serta fasilitas tertentu terhadap oknum-oknum pemerintah maupun oknum yang bernaung di bawah suatu organisasi. Maraknya pungli yang terjadi saat ini tidak berjalan lurus dengan prinsip good governance pada pelayanan publik. Oleh karenanya untuk memberantas praktik Pungli dibentuk Satgas Saber Pungli, namun pada praktiknya terdapat pemberian sanksi yang berbeda-beda. Maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan ketidakpastian hukum pemberian sanksi Pungli di Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan perspektif hukum administrasi. Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian doctrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tidak adanya regulasi khusus mengenai Pungli berdampak pada ketidakpastian dalam pemberian sanksi. Selain itu, tujuan pembentukan Satgas Saber Pungli merupakan upaya pemberantasan pungli secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Agar sejalan dengan tujuan tersebut diberikan sanksi yang mengacu pada konsep Restorative Justice. Kata Kunci: Pungli; Ketidakpastian Hukum; Sanksi; Restorative Justice.