Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik - Ratna Dewi; Sandy Ekki Wiratama Buana (Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, 2022)
One of the additional powers given to the notary is related to the authority to certify an electronic transaction, but until now there has been no detailed regulation governing this matter. Therefore, the researcher formulates the the problem regarding how is the urgency of regulating the notary's authority in certifying electronic transactions? The research method used is normative juridical research by utilizing library study. The results of this study conclude that regulation of the authority of a notary in certifying an electronic transaction is very necessary with the aim of creating legal certainty so that the notary understands the responsibilities and legal consequences that he bears and so does legal certainty for notaries so that they feel safe to take advantage of technological advances in carry out the authority of the notary profession.Key Word: Certification, electronic transactions, notary authority AbstrakSalah satu kewenangan tambahan yang diberikan adalah terkait dengan kewenangan mensertifikasi suatu transaksi elektronik, akan tetapi hingga saat ini belum ada pengaturan yang rinci yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan rumusan masalah mengenai bagaimanakah urgensi pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi suatu transaksi elektronik sangat diperlukan dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum sehingga notaris memahami tanggungjawab dan konsekuensi hukum yang ia tanggung dan begitu juga dengan kepastian hukum bagi para notaris sehingga merasa aman untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan kewenangan profesi notaris.Kata-kata Kunci: Sertifikasi, transaksi elektronik, kewenangan notaris