Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok : Literature Review: Factors Affecting the Implementation of Smoking-Free Area Policies : Literature Review - Fariz Kahendra; Bagoes Widjanarko; Farid Agushybana (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu, 2023)
Latar Belakang: Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang di nyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk-produk tembakau. Di Indonesia rokok masih menjadi permasalahan penting yang harus segera diatasi. Mengingat dampak dari rokok tidak hanya memberikan dampak buruk bagi kesehatan tetapi juga berdampak pada beberapa aspek penting lainya seperti ekonomi dan sosial. Dari beberapa permasalahan yang terjadi karena dampak dari rokok, membuat pemerintah mengeluarkan UU no 36 tentang instruksi memberlakukan KTR di wilayah kerja masing masing pemerindah daerah. Dari diberlakukanya kebijakan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia dari paparan asap rokok dan memberikan rasa nyaman dalam menghirup udara segar. Tujuan: Tinjauan pustaka ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok. Metode: Metode yang digunakan dalam Menyusun artikel ini adalah literature review, pencarian artikel di ini menggunakan google scolar, dengan kata kunci â€œkawasan tanpa rokok, kebijakan kawasan tanpa rokok dan perilaku merokokâ€. Artikel yang ditemukan dalam pencarian sebanyak 2050 artikel, kemudian dievaluasi kembali sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sehingga akhirnya tersedia 5 artikel yang dapat direview. Hasil: Penelaah ditemukan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu peyampaian informasi, kejelasan informasi, sumber daya, komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, perilaku merokok dan pengetahuan tentang peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Saran: Disarankan untuk membuat standar operasional prosedur (SOP) dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok serta membentuk komite atau tim khusus agar sebuah kebijakan dapat berjalan efektif dan efisien.