PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYAWAN DENGAN PIHAK PERUSAHAAN PT. JAMKRIDA KALBAR ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK - MUHAMMAD RIDHO ASRI NIM. A1012161153 (Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2023)
Abstrac Manpower in Indonesia is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The problems in manpower that arise are usually due to the absence of a harmonious relationship between the employer / entrepreneur and the worker / laborer. Termination of employment (PHK) to workers / laborers by companies often creates social disparities due to the inability of a company to meet the Termination of Employment (PHK) criteria imposed on its employees. Companies tend to terminate employment unilaterally, which of course will be detrimental to workers. Basically, a company must provide protection and ensure the welfare of each of its employees so that a harmonious working relationship between workers and the company can be created without any form of pressure from those who tend to be stronger (employer / entrepreneur) to the parties. who tend to be weaker (workers / laborers).This type of research used by researchers is normative legal research and its nature is literature study. What is meant by normative legal research is legal research which is carried out by examining library materials or mere secondary data. Normative legal research has the following characteristics: a. Descriptive analysis with a normative analysis approach; b. The data that is sought at the research stage are secondary data using primary, secondary and tertiary legal materials; c. The theory which is the theoretical basis of research refers to the existing and applicable legal principles or legal teachings from leading legal experts; d. The data analysis was carried out qualitatively, that is, without using numbers or statistical formulas; e. Moving on from gaps in legal norms / principles; and f. Not using a hypothesis.Based on the description above, the previous conclusions about data processing, the authors can conclude that the termination of employment carried out by PT. JAMKRIDA KALBAR regarding labor, has not been implemented properly, especially in terms of severance pay to workers who have had their employment terminated. As is known, workers who experience termination of employment are still bound by a period of work contract with the employer of PT. JAMKRIDA KALBAR and the Termination of Employment were carried out unilaterally, and that was the factor that caused the employers of PT. JAMKRIDA KALBAR does not carry out its obligations in terms of payment of severance pay to workers who experience termination of employment due to negligence and do not comply with the existing laws and regulations, especially Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which regulates the payment of severance pay, but only holds on existing work agreements.Keywords: Labor, layoffs, pandemic Abstrak Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan. Masalah-masalah dalam ketenagakerjaan yang timbul biasanya dikarenakan belum terjalinnya hubungan yang harmonis antara majikan/pengusaha dengan pekerja/buruh. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja/buruh oleh perusahaan sering kali menimbulkan adanya kesenjangan sosial oleh karena tidak cakapnya suatu perusahaan untuk memenuhi kriteria-kriteria Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dijatuhkan kepada karyawannya. Perusahaan cenderung melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang tentu saja akan merugikan para pekerja. Pada dasarnya, sebuah perusahaan harus memberikan perlindungan serta menjamin adanya kesejahteraan pada setiap karyawannya agar kemudian terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pihak perusahaan tanpa adanya tekanan-tekanan dalam bentuk apapun dari pihak yang cenderung lebih kuat(majikan/pengusaha) kepada pihak-pihak yang cenderung lebih lemah(pekerja/buruh).Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif dan sifatnya studi kepustakaan. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a. Deskriptif analisis dengan pendekatan analisis normatif; b.Data yang dicari pada tahap penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier; c. Teori yang menjadi landasan teoritis penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku atau ajaran hukum dari para pakar hukum terkemuka; d. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka maupun rumus statistik; e. Beranjak dari adanya kesenjangan dalam norma/asas hukum; dan f. Tidak menggunakan hipotesis.Berdasarkan uraian di atas, maka di simpulkan sebelumnya tentang pengolahan data, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. JAMKRIDA KALBAR terhadap tenaga kerja, masih belum terlaksana sebagaiamana mestinya, khususnya dalam hal pembayaran uang pesangon kepada tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan kerja. Sebagaimana diketahui, tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja masih terikat masa kontrak kerja dengan pengusaha PT. JAMKRIDA KALBAR dan Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan secara sepihak saja, dan bahwa faktor yang menyebabkan pengusaha PT. JAMKRIDA KALBAR tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran uang pesangon kepada tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dikarenakan lalai dan tidak mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pembayaran uang pesangon, melainkan hanya berpegang pada perjanjian kerja yang telah ada.Kata Kunci : Tenaga Kerja, PHK, Pandemic