Transparansi Informasi Publik Oleh Komisi II DPR RI Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 - Sintia Kartini Haniandaresta; Diah Puspitasari; Dalila Afif; Izzatusholekha Izzatusholekha (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia, 2023)
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memenuhi salah satu hak asasi manusia serta memberikan harapan baru kepada setiap warga negara Indonesia dalam hal mendapatkan informasi, UU tersebut menjamin hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh informasi. Tujuan Penelitian ini diharapkan agar Komisi II DPR RI dapat menumbuhkan rasa percaya masyarakat pada kinerja pemerintah, dan iharapkan melalui keterbukaan informasi tersebut tercipta peran aktif masyarakat baik dalam aspek pengawasan, aspek pelaksanaan serta aspek keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan khususnya terkait tahapan pemilu di tahun 2024. Metode Penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dengan melakukan pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan mencari studi pustaka dan observasi. selama melakukan pemantauan pada Komisi II DPR RI melalui website dpr.go.id telah memberikan kelengkapan informasi yang jelas dari proses tahapan pemilu 2024 maka dengan Melalui keterbukaan informasi terwujudnya transparansi kepada masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pemerintah dan warga negara dalam upaya menjalankan pemerintahan.