PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SECARA DARING TERHADAP SISTEM DONATION BASED CROWDFUNDING MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA - Monica Sanli Putri; Nurul Hakim (Magister Kenotariatan UMSU, 2022)
Platform penggalangan dana masih banyak sekali ditemukan di Indonesia dalam hal donation based crowdfunding untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dana dengan cara berbasis donasi yang dilakukan oleh masyarakat. Didalam prespektif Hukum Islam sangat menganjurkan umatnya agar tolong menolong dalam hal kebaikan dan awal mula munculnya donation based crowdfunding adalah patungan sukarela untuk sesame dan tanpa imbalan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap sistem donation based crowdfunding menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertanggungjawaban hukum penggalangan dana secara daring terhadap donation based crowdfunding yang menurut hukum Islam dalam konteks infak maka BAZNAS dan LAZ dapat bertanggungjawab secara hukum dan menurut hukum positif di Indonesia belum ada aturan mengenai pertanggungjawabaterhadap pihak penyelenggara platform,Campaigner, dan donatur jika terjadi penyalahgunaan donasi, di dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.22 Tahun 2015. Kata kunci : pertanggungjawaban, daring, donation based crowdfunding