Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung Sumatera Barat - Dimas Alji Prasetyo; Delmira Syafrini (Labor Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2023)
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata budaya di perkampungan adat Nagari Sijunjung Jorong Padang Ranah dan Tanah Bato, Kabupaten Sijunjung. Hal ini menarik untuk dikaji karena sejak tahun 2017 pariwisata budaya di perkampungan adat melaksanakan berbagai event pariwisata yang berasal dari budaya masyarakat lokal. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori strukturasi oleh Anthony Giddens. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan 13 orang, dengan kriteria tokoh pemerintah daerah, tokoh masyarakat jorong, badan pengelola perkampungan adat, dan pengelola homestay, serta masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata budaya di perkampungan adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan pengembangan pariwisata budaya di perkampungan adat. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dalam beberapa tahap partisipasi, diantaranya: pertama, Tahap perencanan. Pada tahap ini masyarakat dilibatkan, terutama tokoh masyarakat dalam rencana pengembangan pariwisata budaya. Kedua, Tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat ikut terlibat dalam pelaksanaan berbagai event budaya, sebagai pemandu wisata, pemeliharaan kawasan perkampungan adat, serta keterlibatan dalam promosi wisata. Ketiga, Tahap pemanfaatan hasil. Sebagai penyedia oleh-oleh makanan khas Sijunjung, serta penyedia jasa akomodasi yang menjadikan rumah gadang mereka sebagai homestay. Keempat, Tahap evaluasi. Pada tahap ini partisipasi masyarakat dapat terlihat dari keterlibatan mereka dalam membuat peraturan nagari sebagai kontrol sosial dalam menertibkan aktivitas pariwisata.