PERLINDUNGAN HAK MEMILIH BAGI WARGA NEGARA YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP - Marliati Marliati; Muhamad Alid Asari; Herlan Herlan (Universitas Halu Oleo, 2020)
Optimalisasi peran aktif warga negara dalam sistem demokrasi sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Konsep demokrasi langsung ini dipandang sebagai konsep paling ideal. Hanya saja dalam pelaksanaan di lapangan, peran aktif warga negara dalam setiapperhelatan demokrasi justru terbentur dalam sejumlah regulasi teknis. Salah satu regulasi yang menjadi penghambat adalahketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mensyaratkan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, harus terdaftar sebagai pemilih. Ketentuan ini kemudian dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) bertentangan dengan UUD 1945, Namun dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bombana masih ada Penyelenggara Pemilihan yang menolak Warga memilih dengan alasa tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Maka melalui putusan Nomor 34/PH.BUP-XIV/2017. Dalam putusannya MK memutuskan diadakanya Pemilihan Suara Ulang di beberapa TPS yang Tersebar di Kabupaten Bombana. Salah satu dalam pertimbangannya Majelis MK bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih, maka warga negara cukup hanya menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilingkungan setempat. Putusan ini patut diapresiasi dalam upaya melindungi dan menjamin hak memilih sebagai hakkonstitusional sekaligus hak asasi warga negara