INDUK ORGANISASI ADVOKAT SEBAGAI PEMERSATU ADVOKAT INDONESIA - Lukas Kustaryo (LP3M STIH Painan, 2018)
Indonesia adalah negara hukum, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan bagi setiap orang kesetaraan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288, selanjutnya disebut UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) telah memberikan status yang jelas bagi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. UU Advokat juga mengamanatkan pembentukan satu wadah tunggal bagi para advokat Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah UU Advokat diberlakukan. Kemudian seiring perkembangan perjuangan Peradin yang semakin menajamkan visi dan misinya sebagai organisasi yang memiliki komitmen terhadap demokrasi dan rule of law, membuat hubungan Peradin dengan pemerintah Orde Baru (Orba) pada Tahun 1977-1978 menjadi tidak harmonis. Beberapa anggota Peradi yang telah menikmati kemapanan material sejak rezim Orba kemudian mengundurkan diri dan membentuk Himpunan Penasehat Hukum Indonesia (HPHI),