TINJAUAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 - 2021 - Tri Hartiningsih; R. Rachmiyantono W.H; Lis Widowati (Universitas PGRI Semarang, 2021)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal mempunyai salah satu tugas untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terdiri dari Laporan Anggaran, Neraca, Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan Daerah. LKPD tersebut merupakan konsolidasian dari semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Kendal. Berdasarkan LKPD, hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dapat diketahui dan digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pemerintah pada tahun-tahun selanjutnya. Dengan menggunakan beberapa alat analisis, maka kinerja Pemerintah Daerah dapat diketahui dan digunakan sebagai pertimbangan untuk kinerja ke depan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah penelitian. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu berisi mengenai profil dan program program kerja yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. Sedangakan data kuantitatif berupa data yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang terdapat pada Badan Pengelolaan dan Aset Daerah. Penelitian ini menafsirkan data dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi,pandangan masyarakat terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Kendal. Hasil penelitian di Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga rasio ketergantungan semakin meningkat yang mengindikasiakan ketergantungan pemerintah kabupaten Kendal terhadap pendapatan dari Pemerintah Pusat semakin berkurang. Mempertahankan tingkat efektifitas serta berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Realisasi penerimaan daerah harus tetap lebih besar dari target yang ditetapkan.