Pelaksanaan Pendidikan Politik Sebagai Program Pendidikan Nonformal Study Kasus Di Partai Keadilan Sejahtera - Andi Achmad , Ilmar; Saputra Tanjung, Henra; Aloysius Nay, Florianus; charter atty, jimmy (Pendidikan Nonformal Universitas Muhammadiyah Bulukumba, 2022)
Pendidikan politik bagi partai politik merupakan wadah peningkatan dan penguatan kualitas kader partai politik. Dalam suasana perkembangan partai politik di Indonesia, terdapat kecenderungan menurunnya kualitas para kader partai, sehingga dibutuhkan pendidikan politik sebagai sebuah solusi akselerasi kualitas kader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pendidikan politik, khususnya yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sinjai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi, serta analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan politik PKS Kabupaten Sinjai dilaksanakan menggunakan berbagai metode dan strategi antara lain kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pemberdayaan. Pelaksanaannya ditentukan menurut kondisi yang tepat, terjadwal dan rutin, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada. Selain itu, pendidikan politik PKS Kabupaten Sinjai pada pelaksanaannya tidak hanya selalu bermuatan politik saja akan tetapi juga terdapat muatan-muatan materi keagamaan, hal tersebut tidak terlepas dari PKS sebagai partai dakwah. Di sisi lain, pelaksanaan pendidikan politik tidak selalu berjalan dengan lancar, seringkali ada kendala-kendala, antara lain: a) adanya pandangan negatif masyarakat terhadap partai politik, b) komunikasi yang tidak terjalin antara DPC dan DPR yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pendidikan politik, c) sarana dan prasarana yang terbatas meliputi tempat dan sarana pendukung pelaksanaan pendidikan politik, d) terbatasnya dana, dan e) kurangnya kader partai yang dapat menjadi narasumber atau pemateri dalam pelaksanaan pendidikan politik.