Konflik Pemilukada dan Perubahan Sosial (Studi Kasus Kabupaten Gowa) - Ibnu, Syahrir (MAKALAH UNKHAIR)
Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia pada hakikatnya menunjukkan dinamika perubahan sosial yang intens dalam dekade terakhir, yang turut mempengaruhi kecenderungan-kecenderungan dimensi kehidupan lairutya khususnya kultur, politik dan hukum. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan tata kelola kehidupan yang lebih baik (good social governance) mendorong tumbuh dan berkembangnya aspirasi-aspirasi politik dalam berdemokrasi. Pengalaman selama 32 tahun di bawah rczim anti demokrasi dengan performance kepemimpinan orde baru yang otoriter dan berlindung dibalik jargon stabiliias dan keamanan, sudah cukup menjadi pembelajaran bagi bangsa Indonesia dalam menerapkan amanat Pasal 28 UUD 1945, yakni kebebasan berpendapat dan berserikat-berkumpul. Lengsemya Soeharto dipenghujung Tahun 1998; membuka peluang bagi terbukanya alamdemokrasi dan reformasi di Indonesia yang dibuka kran-nya oleh BJ Habibi. Salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28 UUD 1945 d,alam era reformasi tersebut adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau disebut Pemilukada (sebelumnya disebut Pilkada) di seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.2 Tahun2007 tentang Pemilu. Kondisi sosiologis masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilukada menunjukkan antusiasisme yang tinggi dalarn menyalurkan aspirasi-aspirasi politiknya dus memilih calon pemimpin di daerahnya. Harapan-harapan dan tuntutan-tuntutan baru pun tak terhindarkan dan semakin tumbuh pesat, semangat kebersamaan, solidaritas kelompok, unjuk sikap, serta parlisipasi-partisipasi dalam berbagai kegiatan pun semakin marak.