PENGARSIPAN DOKUMEN PADA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN AGRARIA TATA RUANG (BPN/ATR) KABUPATEN BUNGO - Hamirul Hamirul; Irwandi Irwandi; Nova Elsyra; Darmawanto Darmawanto; Widya Pratiwi (Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio, 2021)
Dalam suatu organisasi tentu adanya hubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Tentunya dalam perkantoran juga sangat penting sistem administrasi. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik penggumpulan data yang digunakan adalah wawancara serta analisis yang digunakan dengan trianggulasi dengan informan sebanyak 7 orang. HasilPenelitian Pengarsipan dokumen pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bungo sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu melalui proses pemeriksaan, pengindeksian, pemberian tanda, penyortiran dan penyimpanan, Namun, pada pelaksanaannya belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Hal ini karena proses pengindekskan sebagian besar dilakukan secara manual dan belum terkomputerisasi sehingga masih terdapat nomor dokumen ganda pada berkas yang akan diarsipkan, masih terbatasnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang pengarsipan sehingga terjadi kesalahan petugas dalam memberikan kode pada dokumen arsip. Selain itu, proses penyortiran juga membutuhkan waktu yang cukup lama yang disebabkan oleh banyaknya kesalahan yang dilakukan pada saat proses pengindekskan arsip serta sarana dan prasarana pendukung penyimpanan arsip seperti ruangan dan lemari penyimpanan yang belum memadai dan juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mengawasi arsip masih tebatas.