MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELUK PANJANG KECAMATAN BATHIN III KABUPATEN BUNGO - Asrai Maros; Joko Sunaryo; Ha Esdhona (Institut Administrasi dan Kesehatan Setih Setio, 2020)
Pasca diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sumber pemasukan keuangan desa melalui Dana Desa (DD) mengalami peningkatan yang signifikan. dengan dana desa yang besar belum berbading lurus dengan pembangunan yang ada. Hasil survei di lapangan ditemukan pembangunan jalan yang belum semestinya dilakukan telah dilakukan, padahal kondisi jalan yang lama masih layak untuk digunakan. Selain itu pelaksanaan pembangunan masih bersifat top down sehingga pembangunan tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan bagaimana model partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang dengan metode deskriptif kualitatif.Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan karena belum semua unsur masyarakat terlibat dalam proses perencanaan pembangunan pada kegiatan Musrebangdes. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jika dilihat dari indikator suara (voice), untuk penyampaian pedapat Secara Langsung belum maksimal dilakukan sedangkan penyampain pedapat secara Pewakilan melalui ketua Rukun Tangga (RT) juga dinilai belum maksimal karena usulan pembangunan kebanyakan hasil dari inisiatif ketua RT bukan dari masyarakat yang diwakilinya. Dilihat dari indikator Akses, akses yang diberikan oleh Pemerintah Desa Teluk Panjang kepada masyarakat dalam kegiatan Musrebangdes juga masih terbatas. Serta jika dilihat dari Indikator Kontol, bahwa kontrol terhadap rencana pembangunan Desa Teluk Panjang belum maksimal dilakukan baik oleh masyarakat maupun oleh BPD, karena masyarakat belum banyak terlibat sedangkan BPD pasif. Kontrol yang tidak maksimal akan berakibat kepada arah pembangunan di Desa Teluk Panjang akan condong kepada keinginan dan kebutuhan Pemerintah Desa bukan masyarakatnya.