KUALITAS PENGUNGKAPAN LAPORAN DISKUSI DAN ANALISIS MANAJEMEN BERDASARKAN IFRS PRACTICE STATEMENT MANAGEMENT COMMENTARY - Yoga Sujoko (Master in Accounting Program, 2020)
Intisari Tujuan – Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pengungkapan wajib dan sukarela laporan Diskusi dan Analisis Manajemen (DAM) berdasarkan pedoman praktik terbaik internasional, yaitu IFRS Practice Statement Management Commentary yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB).Metode Penelitian – Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Sampel penelitian berjumlah delapan puluh laporan DAM yang diterbitkan oleh perusahaan terbuka nonkeuangan di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Data dianalisis dengan metode coding dan pemberian skala.Temuan – Hasil penelitiaN INI menunjukkan bahwa kualitas pengungkapan wajib laporan DAM berada dalam kategori cukup dengan nilai 58,13%. Hal ini mengindikasikan pengungkapan yang dilakukan hanya untuk menggugurkan kewajiban semata. elemen tujuan dan strategi merupakan elemen yang paling jarang diungkapkan dengan nilai 45%. Di sisi lain, sifat bisnis dan hasil dan prospek merupakan elemen dengan kualitas pengungkapan tinggi, masing-masing sebesar 62,19% dan 67,88%. Sementara itu, kualitas pengungkapan sukarela laporan DAM berada dalam kategori sangat rendah dengan nilai 19,4%. Elemen tujuan dan strategi memperoleh kualitas pengungkapan terendah dengan nilai 6,5%, sedangkan elemen indikator kinerja utama memperoleh skor tertinggi dengan nilai 28,8%. Secara keseluruhan, kualitas pengungkapan laporan DAM perusahaan sampel berada dalam kategori rendah dengan nilai 38,7%.Orisinalitas – Analisis kualitas pengungkapan laporan DAM dengan menggunakan pedoman IFRS Practice Statement Management Commentary masih terbatas dilakukan di Indonesia. Penelitian ini secara bersamaan menganalisis kualitas pengungkapan wajib dan sukarela dengan indikator IFRS Practice Statement Management Commentary yang telah direkonsiliasi dengan regulasi wajib di Indonesia, yaitu SEOJK-30/SEOJK.04/2016.