ANALISIS DAMPAK PEMOTONGAN ANGGARAN BELANJA PADA KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN - Siti Habibah (Master in Accounting Program, 2018)
Kebijakan pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga yang diterapkanpada tahun anggaran (TA) 2016 membuat pagu Kementerian Pertanian berkurangRp9.861.649.264.600,00. Hal itu berpotensi mengganggu pelaksanaan anggaransesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini bertujuanmengeksplorasi pelaksanaan kebijakan pemotongan anggaran pada KementerianPertanian TA 2016 dan menganalisis dampak penerapan pemotongan anggarantersebut.Penelitian ini dilaksanakan di Ditjen Tanaman Pangan dan Badan KetahananPangan karena merupakan unit eselon I yang paling mewakili urusan utamaKementerian Pertanian, yaitu mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup danberkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desainstudi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam denganpartisipan yang dipilih secara purposive sampling dan telaah dokumen.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pada Ditjen Tanaman Panganmaupun Badan Ketahanan Pangan proses penentuan besaran pengurangananggaran dilakukan secara campuran antara top down dan bottom up. Skalaprioritas menjadi pertimbangan utama pada saat menentukan kegiatan yang akandikurangi anggarannya dan belanja barang menjadi jenis belanja yang palingterpengaruh dengan kebijakan pemotongan. Kendala yang dihadapi oleh DitjenTanaman Pangan dalam implementasi kebijakan pemotongan ialah adanyaketerlambatan revisi anggaran dan pembayaran kontrak pekerjaan yang harusditunda pada TA 2017. Adapun pada Badan Ketahanan Pangan, kegiatan menjaditidak optimal karena berkurangnya frekuensi pemantauan dan pengawasan.Terkait dengan kinerja, baik pada Ditjen Tanaman Pangan maupun BadanKetahanan Pangan, apabila memperhitungkan self blocking, justru membuatpenyerapan anggaran menjadi lebih bagus. Pencapaian output sebagian besar tetapberhasil karena diperbolehkan melakukan revisi target dan tunda bayar. Untukpencapaian indikator kinerja utama pada dokumen perjanjian kinerja, sebagianbesar juga tetap masuk kategori berhasil karena formula penghitungannya tidaksepenuhnya tergantung pada besarnya anggaran.