ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BERBASIS WEBSITE PADA PEMERINTAH DAERAH DI SULAWESI - Nuansa Gilang Insani (Master in Accounting Program, 2017)
Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan good governance, transparansi menjadi sesuatu yang harus diwujudkan oleh setiap pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menyajikan berbagai macam dokumen pengelolaan keuangan daerahnya di dalam website resminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah di Sulawesi dengan melakukan penilaian dan pemeringkatan. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dinilai dari empat kriteria pengukuran yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu pengungkapan dan frekuensi pengungkapan data/informasi keuangan daerah yang diunggah pada masing-masing website resmi pemerintah daerah. Pengukuran tingkat transparansi tersebut dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2015 dan 2016.Hasil penelitian menunjukkan baik untuk tahun 2015 maupun 2016 indeks tertinggi diraih Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan indeks terendah. Rata-rata indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi masih rendah. Dari total skor seharusnya 100%, rata-rata yang diperoleh hanya sebesar 11,15% pada tahun 2015 dan menurun menjadi 8,50% di tahun 2016. Hasil pengkategorian menurut Open Budget Index (OBI) menunjukkan secara keseluruhan pemerintah daerah di Sulawesi baik untuk tahun anggaran 2015 ataupun 2016 masih berada dalam kategori tidak cukup (insufficient) karena seluruh pemerintah daerah hanya meraih indeks di bawah 61%. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah di Sulawesi masih menganggap dokumen pengelolaan keuangan daerah bersifat rahasia, sehingga tidak dipublikasikan untuk umum.Secara umum pemerintah daerah di Sulawesi dengan indeks transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik: jumlah penduduk yang lebih besar, total aset pemerintah daerah yang lebih besar, jumlah anggota DPRD yang lebih banyak, umur administratif yang lebih tua, rasio PAD yang lebih tinggi, total belanja daerah yang lebih besar, opini audit yang lebih baik, tingkat kompetisi politik yang lebih tinggi, IPM yang lebih tinggi dan press visibility yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemerintah daerah di Sulawesi yang indeks transparansi pengelolaan keuangan daerahnya terendah.