ANALISIS PERANAN INSPEKTORAT DALAM MENJALANKAN FUNGSI PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL) - Novan Suriza (Master in Accounting Program, 2017)
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Studi Kasus dilakukan pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul. Inspektorat Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai pemberi keyakinan dan pemberi konsultansi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran konsultansi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunungkidul berdasarkan penilaian IACM dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan reviu dokumen.Target RPJMN menyatakan bahwa pada akhir tahun 2019 85% APIP harus sudah berada pada level 3. Untuk di daerah Yogyakarta sendiri, rata-rata pemerintah daerahnya masih mendapatkan level 2 dengan catatan, termasuk Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan untuk penilaian konsultansi, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul mendapatkan poin 0, yang artinya belum menjalankan kegiatan pemberi konsultansi dengan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kegiatan pemberian konsultansi pada Inspektorat Kabupaten Gunungkidul terdiri dari tujuh komponen dengan menggunakan kerangka IACM. Dari ketujuh komponen tersebut ada empat komponen indikator pelaksanaan kegiatan konsultansi yang belum optimal, yaitu belum melakukan perencanaan penyusunan kegiatan dengan baik, padatnya volume dan waktu pelaksanaan kegiatan, belum memberikan nilai tambah, dan pendokumentasian kegiatan yang belum tertata dengan baik. Adapun faktor yang menyebabkan kegiatan konsultansi belum optimal adalah berupa kurangnya kompetensi auditor, regulasi yang belum memadai, kurangnya jumlah personil auditor, dan belum memiliki SOP kegiatan pemberian konsultansi. Upaya perbaikan yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Gunungkidul untuk mengatasi belum optimalnya kegiatan konsultansi meliputi perbaikan dalam meningkatkan kompetensi auditor, memenuhi jumlah personil auditor, dan perbaikan SOP kegiatan konsultansi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan kepada para pembuat kebijakan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna tercapainya target RPJMN.