ANALISIS PENDANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DENGAN OBLIGASI DAERAH DAN AVAILABILITY PAYMENT (Studi pada Perluasan Bangunan dan Fasilitas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo) - Roby Aditiya (Master in Accounting Program, 2015)
Pembangunan infrastruktur daerah menjadi kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Nyatanya, tidak semua pemerintah daerah memiliki anggaran untuk memenuhi dana pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian alternatif sumber pendanaan pembangunan infrastruktur daerah. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis sumber pendanaan optimal untuk pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates Kabupaten Kulon Progo dari alternatif obligasi daerah dan availability payment. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo jika ingin menggunakan alternatif pendanaan tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diantara alternatif pendanaan obligasi daerah dan availability payment, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya memilih pendanaan dengan skema obligasi daerah karena dapat memberikan efisiensi dana sebesar Rp501.710.622.361 dibanding ketika menggunakan sumber dari penerimaan umum APBD dan dapat memberikan efisiensi dana sebesar Rp71.019.098.453 dibanding ketika menggunakan alternatif pendanaan availability payment. Terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo jika ingin menggunakan alternatif pendanaan tersebut. Peluang tersebut antara lain pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang sudah baik, adanya peluang pasar yang besar, banyaknya badan usaha yang berpengalaman, serta adanya lembaga-lembaga pendukung. Sedangkan tantangan yang dihadapi antara lain ketergantungan terhadap transfer dari pusat dan provinsi, masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia, masih rendahnya pemahaman serta kepercayaan masyarakat dan badan usaha, komitmen dari pimpinan eksekutif dan legislatif, membutuhkan usaha yang ekstra, dan terakhir ialah perlunya perubahan mindset sumber daya manusia.