ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGAWASAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA - Andi Miftahul Syukron (Master in Accounting Program, 2017)
Proses pengadaan barang/jasa yang dilakukan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan pihak lain seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan Permasalahan pengadaan barang/jasa ini juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Bantul justru luput dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Berbagai temuan yang terjadi telah menimbulkan keraguan atas kualitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam proses pengadaan barang/jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan menganalisis kesesuaian pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi terjadinya permasalahan pengadaan barang/jasa.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen terkait pengawasan proses pengadaan barang/jasa dan wawancara mendalam kepada pihak terkait di Inspektorat Bantul. Setelah terkumpul, data kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk simpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.Hasil penelitian ini menemukan bahwa peran Inspektorat Bantul dalam pengawasan proses pengadaan barang/jasa belum berjalan optimal. Pelaksanaan pegawasan yang dilakukan Inspektorat Bantul belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Selain itu, lemahnya perencanaan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat Bantul menjadi faktor-faktor penyebab belum optimalnya pengawasan inspektorat dalam mencegah dan mendeteksi permasalahan pengadaan barang/jasa.