Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah) - Turhindayani Turhindayani (Master in Accounting Program, 2016)
Implementasi kebijakan menurut Goerge C Edward III (1980) dalam (Subarsono, 2005) dipengaruhi oleh beberapa perspektif antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi/respon, dan struktur birokrasi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah banyak yang belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Riset ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab yang memengaruhi belum sesuainya implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah dengan kebijakan yang ditetapkan.Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan wawancara terhadap pejabat yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Daerah di tingkat PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Untuk memudahkan Pemerintah Daerah Bangka Tengah memperbaiki pengelolaan Barang Milik Daerah maka dilakukan benchmarking terhadap pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Gunung Kidul. Hasil riset menunjukkan bahwa dari 17 faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat 8 faktor penyebab yang memengaruhi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Bangka Tengah belum sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan jika dibandingkan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Daerah Gunung Kidul.