EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP ORGANISASI PUBLIK (Studi pada Pemerintah Kabupaten Kebumen) - Teguh Sabaryanto (Master in Accounting Program, 2016)
Menjadi kewajiban bagi organisasi publik, instasi pemerintah, untukmempertanggungjawabkan akuntabilitas program dan kegiatannya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) atau Laporan Kierja Instansi Pemerintah (LKJiP). Dalam rangka menyusun pertanggungjawaban akuntabilitas ini, maka dibentuklah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP terdiri dari empat komponen utama, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hubungan logis dalam setiap komponenSAKIP dan faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas pelaksanaan SAKIP pada PemerintahKabupaten Kebumen. Penelitian ini menggunakan rerangka Performance Blueprint untukmenguji hubungan logis dan ketepatan indikator kinerja yang digunakan. Penelitian inimengunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum komponen-komponen SAKIP Kabupaten Kebumen Tahun 2015 belummenunjukkan kesesuaian informasi (hubungan logis). Beberapa kekurangan yang ada,diantaranya adalah ketidakselarasan indikator sasaran. Dalam lingkup SKPD masih terdapatperbedaan indikator kinerja pada dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan. Hasilanalisis empat kuadran memberikan gambaran bahwa indikator kinerja PemerintahKabupaten Kebumen sebagian besar masih berorientasi pada aspek penyediaan layanan.Efektifitas pelaksanaan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen disebabkanoleh faktor-faktor; Komitmen manajemen yang belum mendukung dalam hal ini adalahfaktor kepemimpinan, koordinasi antara staf dan pimpinan serta diantara tim pelaksanaSAKIP; Indikator kinerja belum dapat mengukur kinerja karyawan, belum dilaksanakannyacascading kinerja pada tiap level; dan Faktor pengetahuan teknis karyawan perluditingkatkan