EVALUASI PENERAPAN INSENTIF BERBASIS KINERJA (Studi pada PTNBH - Universitas Gadjah Mada) - Zulkifli Zulkifli (Master in Accounting Program, 2022)
Perubahan status Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) memberikan keleluasaan pada beragam aspek pengelolaan. Keleluasaan tersebut timbul melalui pemberian otonomi dari Pemerintah kepada PTN-BH dalam menyusun dan menjalankan kebijakan pengelolaan organisasi secara mandiri baik pada bidang akademik maupun non-akademik berlandaskan visi, misi, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan tersebut bagi UGM tidak hanya memberikan keunggulan namun di satu sisi juga memunculkan tantangan dan kompleksitas yang beragam, karena akan berdampak secara langsung terhadap kemampuan finansial yang saat ini mengandalkan sumber pendapatan secara mandiri. Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan oleh UGM sejak Tahun 2018 yaitu adanya pemberlakuan Insentif Berbasis Kinerja (IBK) kepada para pegawai yaitu bagi dosen dan tenaga kependidikan. Langkah ini sejatinya merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan mekanisme reward and punishment dengan tujuan untuk dapat mendorong peningkatan kinerja tri dharma pegawai dan upaya mendukung pencapaian misi UGM. Penyelenggaraan kebijakan tersebut tentu akan memberikan dampak finansial yang cukup signifikan bagi UGM. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan in-depth interview pada manajemen (Direktorat) yang membidangi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan, pengelolaan sistem informasi, dan pengawasan internal (auditor) di UGM. Data hasil wawancara kemudian direduksi, ditemakan, dan dianalisis dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan IBK di UGM bagi tenaga kependidikanpada dasarnya telah dirancang dengan konsep pemberian insentif sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Universitas. Salah satu tujuan Universitas untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai secara merata melalui pemberian IBK tersebut memang dapat dicapai, namun dalampenerapannya pemberian IBK melalui mekanisme penilaian yang digunakan saat ini untuk dapat menciptakan goal congruence antara pegawai dan organisasi masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, khususnya pada sistem penilaian pegawai agar dapat dikaitkan secara langsung dengan penilaian dan capaian kinerja individu maupun organisasi.