Perancangan Dokumentasi Disaster Recovery Plan Terhadap Data APBD Berdasarkan ISO 24762:2008: (Studi Kasus : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung) - Indra Yudha Pratama; Rita Rijayanti; Doddy Ferdiansyah (Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan, 2022)
Kebutuhan terhadap data yang terus meningkat menjadikan data sebagai aset penting bagi seperti instansi pemerintah. Hal inipun tidak lepas dari risiko kehilangan akses data akibat bencana yang mungkin terjadi setiap saat. Dewan perwakilan rakyat (DPRD) Kota Bandung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung yang memiliki tugas Pokok melaksanakan Pengawasaan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD Kota Bandung nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) diatur dengan peraturan daerah. Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung masih belum memiliki dokumen terkait dengan disaster recovery plan, karena tidak lepas dari kemungkinan terjadinya bencana seperti; bencana alam, kebakaran, kesalahan manusia, data corrupt, maupun serangan kepada sistem seperti virus. Mengingat data yang tersimpan di DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kota Bandung sangatlah penting yang memiliki dasar hukum dan dilindungi Undang-Undang, maka penelitian ini bertujuan untuk merancang dokumen Disaster recovery plan yang difokuskan pada penggunaan teknologi informasi (TI) untuk pemulihan kinerja sistem, aplikasi atau sebuah fasilitas komputer yang dijalankan dari suatu tempat yang berbeda (off-site) ketika terjadi situasi darurat di DRPD Kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risk Assessment.