Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan dan Persetubuhan - Fadli Imam Syahputra Harahap; Syafruddin Kalo; Madiasa Ablisar; Mohammad Ekaputra (LOCUS MEDIA PUBLISHING, 2023)
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penculikan dan persetubuhan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa dari sisi korban tindak pidana penculikan sekaligus persetubuhan dengan memberikan upaya rehabilitasi, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder, sumber datanya adalah data sekunder. sumber yang masih relevan dengan masalah tersebut, antara lain bahan hukum primer dalam Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang serta Sekunder bahan hukum yang diterbitkan pada hukum, jurnal - jurnal ahli hukum, hasil penelitian. Pertanggungjawaban hukum yang timbul dari tindak pidana penculikan dan persetubuhan terhadap terdakwa berupa hukuman pidana penjara 7 tahun penjara dan denda 60.000.000,- sebagaimana yang dijatuhkan oleh hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN. Batang. Dan dampak dari perbuatan si terdakwa adalah membuat anak ketakutan, defresi dan si anak membutuhkan perlindungan berupa pemulihan fisik dan mental agar si anak bisa melakukan aktifitasnya dan jauh dari labelisasi masyarakat.