Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia - Fanny Suryani; Paramita Prananingtyas (Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2023)
AbstractThe transfer of ownership is based on trust, where the object of the fiduciary security is physically in the control of the fiduciary provider, and the ownership rights have been transferred to the fiduciary beneficiary. The author wants to review the firmness of the arrangements in the fiduciary deed is. This study was to determine the urgency of implementing the provisions of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed. This research is normative legal research with a conceptual approach, as well as a statutory approach with secondary data collection techniques. The result is that the application of Article 613 of the Civil Code is a form of legal protection for creditors and debtors, so that they know the legal steps that must be taken. Fiduciary Guarantee Certificate is evidence of ownership to provide assurance that the debtor will repay his debt, and such certificate has the same power as an enforceable court decision. The conclusion is that the application of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed is essential, by adding a clause regarding the transfer of underlying receivables must be followed by registration at the Fiduciary Registration Office.Keywords: cessie; fiduciary guarantee certificateAbstrakPenyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan kepercayaan, dimana kekuasaan mengenai objek jaminan fidusia secara fisik ada pada pemberi fidusia, meskipun hak kepemilikan sudah beralih ke penerima fidusia. Melihat kenyataan tersebut penulis ingin meninjau ketegasan pengaturan dalam akta jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberi alternatif penyelesaian masalah dari sisi konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tagih atas piutang dan bagi debitur sebagai pemilik jaminan sehingga mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh. Mengingat Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan bukti dan jaminan untuk memberikan kayakinan bagi penerima fidusia bahwa debitur akan melunasi hutangnya, apabila debitur wanprestasi, Sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijalankan karena memiliki kekuatan eksekutorial, artinya tidak memerlukan putusan pengadilan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia sangatlah penting yaitu dengan penambahan klausul mengenai pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia harus diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia.Kata kunci: cessie; sertipikat jaminan fidusia