Analisis Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu - Zelfri Wiradianto; Faizal Anwar; Titi Darmi (Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu, 2023)
Pengembangan Aparatur dilaksanakan karna adanya permasalahan pada kompetensi Pegawai yang dalam kinerja mereka di bidang dan fungsinya belum mengetahui cara melakukan beberapa fungsinya dibidangnya atau belum memahami apa yang harus dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan ASN di BKD Provinsi Bengkulu dan faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan aparatur di BKD Provinsi Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data dan penyajian serta inferensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan ASN pada BKD Provinsi Bengkulu melalui program diklat sudah berjalan dengan cukup baik, yang dilihat dari peningkatan kinerja yang diberikan pegawai yang telah mengikuti diklat tersebut dan juga dilihat dimulai dari, 1) Proses penentuan kebutuhan diklat yang melalui AKD, 2) Perencanaan pelaksanaan diklat yang terdiri dari perekrutan peserta, nara sumber, sarana dan prasarana, penganggaran, dan waktu pelaksanaan, 3) Prosedur perekrutan peserta diklat yang berdasarkan hasil dari AKD, 4) Stakeholder yang terlibat pihak internal terdiri dari pihak BKD sendiri dan pejabat structural yang membidanginya dan pihak ekstrnal yaitu BPSDM, Lembaga Nasional dan ESQ, 5) Penilaian pelaksanaan diklat yang dilihat dari reaksi dan perubahan peserta dan, 6) faktor yang mendukung seperti ketersediaan dana, ketersediaan tempat pelaksana dan adanya AKD, Meski dalam perencanaan pelaksanaan diklat tersebut belum terlaksana dengan maksimal karena adanya hambatan keterbatasan jumlah tenaga pengajar dan keterbatasan anggaran yang tersedia.