URGENSI DAN SUBSTANSI PEMBERDAYAAN HUKUM DI INDONESIA - Anto Kustanto (Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim, 2012)
Ketika Indonesia terbuai oleh dramatisasi reshuffle kepemimpinan pada masa sebuah orde, maka seakan dunia dilanda protes global rakyat yang menamakan diri para “indignos” (orang-orang yang geram hatinya), karena menantikan apa dan bagaimana pola kepemimpinan selanjutnya. Rasa tersebut muncul mengingat selama berdirinya tonggak sejarah transisi demokrasi dari Orde Lama ke Orde Baru kemudian menuju pada Orde Reformasi sekarang ini, rakyat selalu menanti sebuah tatanan dalam berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada hukum. Jika itu terlaksana, maka muara keadilan akan tampak di depan mata. Itu semua tak terpisah dari bagaimana memahami sebuah pranata hukum. Namun, terkadang untuk mewujudkan sebuah kepastian hukum di dalam aneka keberagaman kepentingan sangatlah dibutuhkan suara jernih yang muncul dari ruang hampa politik praktis, dari idealisme kaum terpelajar yang belum terkontaminasi politik. Untuk itu, suara kaum idealis tersebut haruslah solid mewakili suara rakyat, bukan suara partai dan juga bukan suara agama. Tidak mudah memang, menyuarakan sebuah idealisme demi tegaknya kepastian hukum di tengah-tengah kekuatan-kekuatan primordial yang bertentangan dengan rasionalitas dan modernitas, dimana tanggung jawab publik dikalahkan oleh kesetiaan dan pertemanan berasas pada primordialisme. Bagi sebagian orang hukum merupakan sesuatu yang kompleks dan teknis, sehingga sering dijumpai orang memainkan hukum dengan sikap yang tidak sabar dan sinis. Akan tetapi, hukum adalah merupakan salah satu perhatian manusia terhadap sebuah kedaulatannya, apalagi menyangkut hak setiap warga negara, sebab melalui hukum manusia dapat mengharapkan serta mengandalkan adanya perlindungan terhadap tirani di satu pihak dan terhadap anarki di lain pihak. Oleh karenanya hukum adalah merupakan salah satu instrument utama masyarakat guna melestarikan kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbiter baik oleh perorangan, golongan masyarakat atau oleh pemerintah itu sendiri.