Kontroversi Penafsiran Sistem Politik Khilafah HTI - Imam Bonjol Juhari; Riyadzul Malikah (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)
Meskipun ada beberapa kelompok yang menginginkan sistem khilafah, namun HT/HTI mempunyai penafsiran sendiri terhadap ayat-ayat Al-Quran yang telah diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research (kajian kepustakaan) dengan menggunakan prosedur penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan: Pertama, ayat-ayat Al-Quran yang ditafsiri HTI dan para tokohnya diyakininya sebagai kewajiban menegakkan khilafah, antara lain QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, QS. Al-Baqarah: 30. Mereka yang berkeinginan menegakkan khilafah beranggapan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia merupakan sistem kufur. Sehingga perlu diubah pada sistem Islam dengan diterapkannya hukum syariat yang hanya bisa ditempuh dengan penegakan sistem khilafah. Kedua, erkait penafsiran HTI mengenai ayat-ayat tersebut yang diyakininya sebagai dalil wajibnya menegakkan khilafah menuai kritik dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia terutama pada kelompok NU, Muhammadiyah dan tokoh nasionalis. Menurut yang kontra, wajibnya sistem khilafah didasarkan pada ayat Al-Quran merupakan penafsiran yang memaksa karena Al-Quran sama sekali tidak pernah menyinggung bagaimana seharusnya bentuk sistem pemerintahan. Penafsiran HTI di kalangan yang kontra dinilai janggal dan dirasa gagasannya membahayakan keutuhan ideologi negara. Ketiga, Menurut yang pro khilafah mempunyai implikasi atau dampak yang baik untuk kondisi politik di Indonesia. Khilafah sebagai kebutuhan umat sehingga tepat untuk ditegakkan. Menurut yang kontra, justru sebaliknya khilafah tidak mempunyai implikasi atau dampak yang baik bagi politik di Indonesia karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga tidak tepat apabila ditegakkan. [Although there are several groups who want a caliphate system, HT/HTI has their own interpretation of the verses of the Koran which they believe are the obligation to uphold the caliphate. The method used in this research is library research using qualitative research procedures. The results of the study can be concluded: First, the verses of the Koran interpreted by HTI and its figures are believed to be the obligation to uphold the caliphate, including QS. Al-Maidah: 48-49, QS. An-Nur: 55, QS. An-Nisa: 59, QS. Al-Baqarah: 30. Those who wish to establish a caliphate think that the system of government in Indonesia is a system of kufr. So that it is necessary to change the Islamic system with the implementation of sharia law which can only be reached by enforcing the caliphate system. Second, regarding HTI's interpretation of these verses, which he believes to be the argument for the obligation to uphold the caliphate, it has drawn criticism and controversy among the Indonesian people, especially among the NU, Muhammadiyah and nationalist figures. According to the cons, the obligation of the caliphate system to be based on the verses of the Qur'an is a compelling interpretation because the Qur'an never mentions how the system of government should be. The interpretation of HTI among those who oppose it is considered odd and it is felt that its ideas endanger the integrity of the state ideology. Third, according to those who are pro-khilafah, it has good implications for political conditions in Indonesia. Khilafah as the needs of the people so it is right to be enforced. According to the cons, on the contrary, the caliphate does not have good implications or impacts for politics in Indonesia because it is not in accordance with the conditions of the Indonesian people, so it is not appropriate if it is enforced.]