POLA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KADER KOMITE KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - Olivia Manis; Yuli Setyowati (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, 2022)
Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KKPA) Desa Gilangharjo merupakan lembaga masyarakat yang bertujuan mewujudkan masa depan anak yang lebih baik melalui situasi dan kondisi bagi perlindungan anak. Komunikasi interpersonal Kader KKPA dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperjuangkan kesejahteraan anak di Desa Gilangharjo melalui pemenuhan hak anak. Penelitian ini berupaya mengkaji pola komunikasi interpersonal antara Kader KKPA dengan masyarakat dalam memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan anak di Desa Gilangharjo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul, DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 13 orang, yang terdiri dari Pengurus KKPA, anggota KKPA dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pola komunikasi yang dipakai adalah pola komunikasi silkular dan pola komunikasi sekunder; 2) proses penyampaian informasi tentang perlindungan anak oleh kader KKPA kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi untuk mengenalkan peran dan tugas KKPA kepada masyarakat selain itu berkunjung ke rumah warga dengan melakukan komunikasi secara tatap muka; 3) keberhasilan komunikasi interpersonal antara kader KKPA dan masyarakat dilihat dari sudut para pelaku komunikasi dengan cara komunikator memahami kondisi psikologis komunikan, bersikap ramah dan tegas, serta mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat; 4) hambatan komunikasi Kader KKPA dikarenakan sebagian masyarakat yang masih belum tahu tentang keberadaan KKPA dan ada juga masyarakat yang mengabaikan tentang keberadaan KKPA di Desa Gilangharjo, bersikap apatis dan menolak, walaupun Kader KKPA selama ini sudah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perlindungan anak maupun memasang pamflet di titik perumahan warga tentang perlindungan anak.