PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DESA BERTAH KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO - Soetarto Soetarto; Oktavianus Buulolo; Mentari Gulo (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA, 2022)
Penelitan ini berjudul “Peran Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa, Desa Bertah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo”.Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga lesgislatif pada Desa sekaligus wakil dari masyarakat desa yang diberikan wewenang buat menetapkan budaya demokrasi pada Desa untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang efektif, efesien, transparansi dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dalam pembentukan Peraturan Desa Badan Pemusyawaratan Desa diharapkan menjadi wadah dalam masyarakat Desa untuk menyampaikan gagasan atau ide mereka sesuai dengan kebijakan yang sudah ada. dalam pembentukan Peraturan Desa dan Bentuk penelitian yang dipergunakan ialah penelitian Kualitatif serta Teknik pengumpulan data artinya Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, dengan tujuan untuk melihat peran Badan Permusyawaratan Desa untuk Pembentukan Desa di Desa Bertah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Peranya dalam Pembentukan Peraturan Desa menjadi sebuah acuan terlaksananya Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsinya, dari hasil penelitian mengambil kesimpulan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Bertah sudah berjalan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa serta mengawasi kepentingan masyarakat.