PERANAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI KOPI DI DESA LUMBANJULU, KECAMATAN LUMBANJULU, KABUPATEN TOBA - Arifin Sihombing; Renaldi Halomoan Silalahi; Simto FR Tampubolon (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UDA, 2021)
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Pertanian dan Perikanan dalam upayanya melakukan pemberdayaan kepada para petani kopi di Desa Lumbanjulu, Kecamatan Lumbanjulu. Di sisi lain, penelitian ini ingin mencari tau apa saja yang menjadi hambatan bagi Dinas Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan tersebut, mengingat selama ini upaya pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani kopi di Desa Lumbanjulu baru sebatas pembagian bibit kopi jenis Robusta. Metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan ilmiah dari permasalahan ini dengan cara deskriptif kualitatif. Para informan dipilih berdasarkan kriteria bahwa informan sangat paham pada hal yang ingin diketahui, teknik ini disebut sebagai purposive sampling. Dalam penelitian ini terdapat 8 (delapan) orang informan yang terdiri dari informan kunci dan informan pendukung. Mereka dianggap cukup memberikan keterangan yang diperlukan. Selama penelitian dilangsungkan, peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba selama ini melakukan pemberdayaan di tingkat hulu. Kemudian selain itu, para petani menganggap selama ini tidak ada peningkatan yang berarti dari pemberdayaan ini, malah selama Pandemi Covid-19 penghasilan mereka semakin berkurang. Hal ini ditambah kerusakan lingkungan akibat penggunaan herbisida pembukaan hutan dengan dibakar untuk menekan mahalnya ongkos produksi kopi mereka. Pada kesimpulannya peranan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba untuk memberdayakan masyarakat petani kopi lebih kepada pemberdayaan sektor hulu melalui penyediaan bibit dan pupuk. Hambatan-hambatan dalam pemberdayaan ini dikarenakan antara lain: tidak adanya program insensentifikasi bagi para petani kopi; tidak ada penyesuaian program dengan kebutuhan para petani kopi; dan terdapat tindakan maladministrasi dalam pemberdayaan tersebut.