PEMBERLAKUAN KETENTUAN BAGI KAPAL BERBENDERA ASING UNTUK MELINTAS DI ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI) II DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM NEGARA INDONESIA DAN UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 - Ari Soedewo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Abstract Indonesian Archipelagic Sea Lane Passage (IASLP) is route for navigation and overflight of foreign ships and aircraft within Indonesian Waters. IASLP as implementation of UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982 which ratified by Indonesia in Act Number 17 of 1985. IASLP gives consequence to Indonesia in order to guarantee safety and security of foreign ships and aircraft from any threats and obstacles. Exercising IASLP Rights created maritime security in Indonesia become priority of other countries, it is because if incident happened in IASLP will threat to the world economy. Having considered to the explanation above, this thesis will research the implementation of the provisions for foreign ships and aircraft exercising the right of IASLP II in legal perspective of national law and UNCLOS 1982. The thesis employed legal normative approach. The research shows that there is factual threat such as hydrography, weather, and criminal activities in IASLP II. Safety and security in IASLP II will pose positive effect for Indonesia especially in political, economic, Social Cultural, and defense security aspects. Key words: Security ALKI II Seen From the Perspective of State Law Indonesia and the United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) in 1982 Abstrak ALUR Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan rute pelayaran dan penerbangan bagi kapal dan pesawat udara asing di wilayah perairan Indonesia. ALKI yang merupakan ALKI I, II, dan III beserta cabang-cabangnya. Pelaksanaan hak ALKI membuat keamanan maritim di wilayah Indonesia menjadi prioritas bagi negara-negara di dunia karena terganggunya jalur ALKI dapat mengancam perekonomian dunia implementasi ketentuan UNCLOS (United Nation Convention on The Law of The Sea) 1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985. ALKI memberikan konsekuensi bagi Pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan bagi kapal dan pesawat udara asing dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Untuk itu jurnal meneliti pemberlakuan ketentuan bagi kapal dan pesawat udara berbedera asing untuk melintas di ALKI II dari perspeksi hukum nasional Indonesia dan UNCLOS 1982. Adapun metode penelitian bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ancaman faktual baik hidrografi, cuaca, dan tindak pidana di ALKI II sehingga diperlukan langkah-langkah strategi untuk mengamankan dan menyelesaikan ancaman tersebut. Keamanan di ALKI II akan mempunyai dampak positif bagi Indonesia baik Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan. Kata kunci: Pengamanan ALKI II Ditinjau Dari Perspektif Hukum Negara Indonesia dan United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982