KEBIJAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN KEGIATAN PEMINDAHAN BBM OLEH KIA DI ZEEI - HAris Padillah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Abstract The transfer of fuel oil types of solar by Ships of foreign Fish in the exclusive economic zone (EEZ Indonesia) Indonesia languid occurs and the fuel comes from fellow state flags foreign ships or foreign ships not fellow flag, nor the foreign flagged ships with fish of Indonesia (both subsidies and subsidies) which obtained for selling or in one company. This is effected due to the transfer of fuel oil is not set explicitly in the positive law of Indonesia, while Legislation – the Republic of Indonesia number 5 in 1983 about the Indonesia exclusive economic zone limit in the zone of activities related to the exploration, exploitation and management of natural resources biodiversity. Sha – whether Indonesia has a chance to organize against legal certainty over the removal of the fuel. Then the purpose of doing this is to find out and analyze and find legal policy by the Government of Indonesia against Foreign Fish that do the transfer of fuel oil by Ships of foreign Fish in the EEZ of Indonesia. This paper with a normative juridical approach will make the law as the basis for analyzing. Next use the laws – invitations related to Musée (Cruise), exclusive economic zone, international law and the international law of the sea which leads to the concept of legal research to answer or resolve legal issues. Recommendations in writing this is so that the Government should make more policies give priority to the national interest in Indonesia EEZ without a throw over the provisions in the Convention on the international law of the Sea Convention – and ensure that the transfer is a criminal offence. Key words: legal policy, the transfer of fuel, KIA, EEZ Indonesia Abstrak Pemindahan Bahan Bakar Minyak jenis solar oleh Kapal Ikan Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE Indonesia) semakin marak terjadi dan Bahan bakar tersebut berasal dari sesama negara bendera kapal asing atau bukan sesama bendera kapal asing, maupun kapal berbendera asing dengan kapal ikan Indonesia (baik subsidi maupun non subsidi) yang diperoleh secara jual beli atau dalam satu perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi karena pemindahan Bahan Bakar Minyak tidak diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, sedangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia membatasi kegiatan di zona tersebut terkait dengan Eksplorasi, eksploitasi dan pengelolaan sumberdaya alam hayati. Setidak-tidaknya Indonesia mempunyai peluang untuk mengatur terhadap kepastian hukum atas pemindahan bakar tersebut. Maka tujuan dari dilakukannya tulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis serta menemukan kebijakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap Kapal Ikan Asing yang melakukan pemindahan Bahan Bakar Minyak oleh Kapal Ikan Asing di ZEE Indonesia. Tulisan ini dengan pendekatan secara yuridis normatif yang akan menjadikan hukum sebagai dasar untuk menganalisis. Selanjutnya menggunakan peraturan perundang–undangan terkait dengan kemaritiman (Pelayaran), Zona Ekonomi Eksklusif, Hukum Internasional dan Hukum Laut Internasional yang mengarah kepada penelitian konsep hukum untuk menjawab atau memecahkan isu hukum. Hasil penelitian ini adalah agar Pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional di ZEE Indonesia tanpa mengenyampingkan ketentuan dalam konvensi–konvensi Hukum Laut Internasional dan memastikan bahwa pemindahan tersebut merupakan tindak pidana. Kata kunci: kebijakan hukum, pemindahan BBM, KIA, ZEEI