TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI WPPRI - Wahyu Nugroho (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Abstract In the context of law enforcement at sea should the effort or action to maintain and oversee compliance with legal provisions of law both national law or international law applicable in the National Jurisdiction Indonesian Sea. The Indonesia Republic Government in an effort to combat Illegal fishing with reference to the provisions of law fishery has made the act of burning and sinking of the foreign flaged fishing vessels. It is the intention that the deterrent effect for the culprit. This paper is to analyze whether the provisions of the act of burning and sinking of the foreign flaged fishing vessels has been in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia This journal using normative juridical research method, which analyzes the literature on primary data in the form of legal material that are authoritative and secondary legal materials in the form of publication of the law. In this paper will use the approach of the law to see consistency and compatibility between the laws with other laws for then analyzed using descriptive method. Based on the results of this study concluded that the act of burning or sinking of the foreign flaged fishing vessels are legally not in accordance with the laws and regulation in force in Indonesia because the action is contrary to the principles of the Code Criminal Procedure, namely the presumption of innocence, the principle of equal treatment before the law and the principle of balance, the action means has removed the evidence that will be used to proof at court. Key words: law enforcement, evidence, criminal acts fisheries Abstrak Dalam rangka penegakan hukum di laut perlu adanya upaya atau tindakan untuk memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam upaya memberantas Illegal fishing dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perikanan telah melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing. Hal tersebut dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Tulisan ini untuk menganalisa apakah ketentuan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menganalisis kepustakaan terhadap data primer yang berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing secara yuridis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena Tindakan tersebut bertentangan dengan asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu asas praduga tak bersalah, asas perlakuan sama dimuka hukum dan asas keseimbangan, tindakan tersebut berarti telah menghilangkan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan. Kata kunci: Penegakan hukum, barang bukti, tindak pidana perikanan