PERANAN TNI AL DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA SDA DI DAN ATAU LEWAT LAUT - Halasan Mangampu Parulian Sianturi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Abstract Writing this journal discusses the role of TNI AL in conducting the Investigation Against criminal acts And In natural resources Or by sea. This event will be based on the existence of a criminal offence by the natural resources authority no investigation by the TNI AL, but related to the criminal offence of natural resources where the authorities of the investigation is on the TNI-AL As for which aspects influenced the writing of this journal are: the first criminal act which is the authority of TNI AL in conducting criminal acts against the investigation of natural resources i.e. criminal acts of exclusive economic zone fisheries, Indonesia, conservation of natural resources, the ecosystem and Biodiversity as well as the cruise. Both Act No. 23 of 1997 on environmental management authorized the probe against the TNI AL, however, after the enactment of law No. 32 of 2009 on the protection and management of environmental authorities of the investigation by the TNI AL no longer exists. The aim of this journal is to research examining how setting the TNI AL authority in conducting the investigation against criminal acts and in natural resources or by sea nowadays and how future. Writing this journal using normative research methods. While the results of the research this journal can found that criminal acts of natural resources and environmental criminal act there are dependencies with each other so that the role of TNI AL in the process of investigation in the criminal act of the environment needs to be considered. Key Words: the role of tni al, investigation of natural resources, the region of the sea Abstrak Penulisan jurnal ini membahas tentang Peranan TNI AL Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Sumber Daya Alam Di Dan Atau Lewat Laut. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya tindak pidana sumber daya alam yang tidak ada kewenangan penyidikan oleh TNI AL, akan tetapi berhubungan dengan tindak pidana sumber daya alam dimana kewenangan penyidikan ada pada TNI AL.Adapun yang melatarbelakangi penulisan jurnal ini yaitu: Pertama tindak pidana yang merupakan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam yaitu tindak pidana perikanan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pelayaran. Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup diberi kewenangan penyidikan terhadap TNI AL, akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup kewenangan penyidikan oleh TNI AL tidak ada lagi. Tujuan dari penelitian jurnal ini adalah untuk mengkaji bagaimanakah pengaturan kewenangan TNI AL dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya alam di dan atau lewat laut saat ini dan bagaimana kedepannya. Penulisan Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif. Sedangkan hasil dari penelitian jurnal ini dapat menemukan bahwa tindak pidana sumber daya alam dan tindak pidana lingkungan hidup ada keterkaitannya satu dengan yang lainnya sehingga peranan TNI AL dalam melakukan proses penyidikan dalam tindak pidana lingkungan hidup perlu dipertimbangkan . Kata kunci: peranan TNI AL, penyidikan Sumber Daya Alam, wilayah laut