URGENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS - Alfiansyah Alfiansyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Abstract Sale and Purchase Agreement Landrights is a preliminary agreement, the contents of the sale and purchase of land rights, but the format is merely binding agreement made by a notary. Sale and Purchase Agreement Landrights are not specifically regulated, then the form and contents are vary. Because of that the need for spesific rules for the parties to obtain certainty and legal protection. Issues raised on this jurnal is 1) Is the term of the urgency of the need to include the fulfillment of the rights by the parties to the deed of sale and purchase agreements binding? 2) Does the exclusion of legal consequences with time limits the rights and obligations of the parties to the deed of sale and purchase agreements binding land rights? The purpose of writing to describe and analyze the importance of setting the Deed of Sale and Purchase Agreement Pengiktan land rights Notary and legal effect to the exclusion of the time limit the rights and obligations of the parties to the deed of sale and purchase agreements binding land rights. In this Legal research is a normative legal research (normative legal research). Using the approach of law (statute approach) and conceptual studies (conceptual approach). research shows: first, the importance of the rules set by the government to regulate specifically binding deed of sale and purchase agreements in order to form a deed made by the notary can provide certainty and legal protection. Secondly, due to the absence of the rule of law law firm binding agreement regarding the deed of sale and purchase of the land rights. Â Key words: urgency, sale and purchase binding agreement, the notary Abstrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah merupakan perjanjian pendahuluan, isinya mengenai jual beli hak atas tanah namun formatnya hanya sebatas perjanjian pengikatan dibuat oleh notaris. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah tidak diatur secara khusus, maka bentuk dan isinya berbeda-beda. Maka dari itu perlu adanya aturan khusus untuk para pihak mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Permasalahan yang dikemukakan 1) Apakah urgensi perlunya mencantumkan jangka waktu pemenuhan hak oleh para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli? 2) Apakah akibat hukum dengan tidak dicantumkannya batas waktu hak dan kewajiban para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah ? Tujuan penulisan untuk medeskripsikan dan menganalisis pentingnya pengaturan Akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum dengan tidak dicantumkannya batas waktu hak dan kewajiban para pihak dalam akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research). Menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan penelitian konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pentingnya aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur secara khusus akta perjanjian pengikatan jual beli agar bentuk akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Kedua, akibat hukum tidak adanya aturan hukum yang tegas mengenai akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah tersebut. Kata kunci: urgensi, perjanjian pengikatan jual beli, notaris