HAK JAKSA PENUNTUT UMUM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI INDONESIA - Yading Ariyanto (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Abstract Scientific article discusses on the Rights of the Public Prosecutor Asking Reconsideration In Justice Perspective of Law in Indonesia attributed some of the legislation relating to the PK in particular in Article 263 Criminal Procedure Code, reconsideration is the last legal effort after use undertakings of legal appeal, appeal and or rights ahliwarisnya convicted or received or receipt of the verdict or the demands of the public prosecutor (prosecutor). Will tetepi in praktiknyan prosecutor can file an peninajauan (PK) many are asking why the public prosecutor filed a PK which there are pros and cons to the PK filed by the prosecutor, in part some say allow the prosecutor has the right to apply for judicial review, and some say that the prosecutor does not have the right to file a PK. In some of the Supreme Court decision allowed the prosecutor to file a PK, particularly in the case Muchtar Pakphan in 1996. This paper aims to analyze whether the prosecutor has the right to apply the basic MA received a PK and PK of the public prosecutor, this paper is based on normative research, with approach legislation, case approach, the comparative approach, the study results of the study showed that the public prosecutor has the right to apply for review of back in because of the new evidence (Novum), the acquittal or off, and at the verdict has berkekutan law still there is no verdict whereas criminal prosecution proved the existence of a criminal act criminal. The basis of the Supreme Court accepted receive a review of the prosecution in this case the Supreme Court to resolve the juridical problem Mahkahama Court to interpret some of the laws relating to the review using an extensive interpretation (expanding words). Â Key words: reconsideration, rights of the public prosecutor, the supreme court Â Abstrak Artikel ilmiah ini membahas tentang Hak Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Keadilan Hukum di Indonesia dikaitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PK khususnya dalam pasal 263 KUHAP, peninjauan kembali adalah upaya hukum terakhir setelah digunakan uapaya hukum banding, kasasi dan atau hak terpidana atau ahliwarisnya terima atau tidak terimanya putusan atau tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU). Akan tetepi dalam praktiknyan jaksa dapat mengajukan upaya hukum peninajauan kembali (PK) banyak pihak yang mempertanyakan alasan jaksa penuntut umum mengajukan PK dimana ada yang pro dan kontra terhadap PK yang diajukan oleh JPU, sebagaian ada yang mengatakan membolehkan JPU mempunyai hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, dan ada yang mengatakan bahwa JPU tidak mempunyai hak untuk mengajukan PK. Didalam beberapa putusan MA diperbolehkan bagi JPU untuk mengajukan PK, terutama dalam kasusnya Muchtar Pakphan pada tahun 1996. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah JPU memiliki hak untuk mengajukan PK dan dasar MA menerima PK dari penuntut umum, tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, hasil kajian dari penelitian menunjukan bahwa JPU memiliki hak untuk mengajukan Peninjauan kembali di karenakan adanya bukti baru (novum), adanya putusan bebas atau lepas, dan di dalam putusan telah berkekutan hukum tetap tidak terdapat putusan pemidanaan padahal terbukti adanya suatu perbuatan pidana pidana. Dasar Mahkamah Agung menerima menerima peninjauan kembali dari penuntut umum dalam hal ini Mahakamah Agung untuk menyelesaikan problem yuridis maka Mahkahama Agung menafsirkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peninjauan kembali menggunakan penafsiran ekstensif (memperluas kata-kata). Kata kunci: peninjauan kembali, hak jaksa penuntut umum, mahakamah agung