OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN - Maria Acintya Wikasitakusuma, Hartiwiningsih (Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, 2021)
ABSTRAKMaraknya kasus kebakaran oleh korporasi di Indonesia menjadi sebuah permasalahan yang perlu diberi perhatian lebih dewasa ini. Pada tahun 2019, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mendeteksi terdapat 1.211 (seribu dua ratus sebelas) titik panas di Sumatera. Terbanyak terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) titik panas, Sumatera Selatan 305 (tiga ratus lima) titik panas, dan Riau sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) titik panas. Tahun 2019 tercatat 9 korporasi telah melakukan kelalaian bahkan kesengajaan membakar hutan dan lahan dengan peruntukan pembukaan lahan korporasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan hasil wawancara berupa pendapat atau pandangan dari perkembangan ilmu hukum. Penerapan sanksi pidana tambahan diterapkan berdasarkan Pasal 119 UU 32/2009. Dengan optimalnya penerapan sanksi pidana tambahan diharapkan kemungkinan pelaku usaha atau korporasi untuk melakukan tindak pidana kembali lebih kecil dan sebagai salah satu bentuk menjaga lingkungan hidup.Kata kunci: Kebakaran Hutan, Korporasi, Hukum Pidana.ABSTRACTThe rise of forest fire cases by corporation in Indonesia need more attention lately. In 2019, Indonesian Agency for Meteorological, Climatological and Geophysics (BMKG) detected 1.211 (one thousand two hundred and eleven) hotspots are in Sumatera. Most hotspots are in Jambi with 496 (four hundred and ninety-six) hotspot, South Sumatera 305 (three hundred and five) hotspots, and Riau with 258 (two hundred and fifty-eight) hotspots. In 2019, there are 9 corporation had negligence and even intentionally burned forest for corporation purposes. This study aims to determine the optimization of the implementation of additional crime sanction against corporation that commited forest fire. This study is empirical legal research using the result from interview in form the of opinions or view developed in legal science. The implementation of additional criminal sanction is based on article 119 of law number 32 of 2009. The optimization of the implementaion of additional crime sanctions expected to be the probability of corporations repeat commit criminal acts is smaller and as a form of protecting the environmentKeywords: Forest Fire, Corporation, Criminal Law.