ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw) - Mutia Puspita Devi (Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret, 2015)
AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan Pelaku memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Pada putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw pelaku dinyatakan terbukti melakukan pemalsuan surat dan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Pemalsuan Ijazah telah diatur pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1). Sesuai asas lex specialis derogat legi generali maka yang digunakan adalah aturan pada Pasal 67 ayat (1). Pemalsuan SKHUN lebih tepat digunakan ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) KUHP karena SKHUN merupakan akta autentik. Pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu diatur dalam dua aturan pidana maka terdapat Concurcus Idealis, sehingga yang digunakan adalah aturan hukum terberat yaitu aturan pada Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, ijazah dan SKHUN palsu, penerapan sanksiAbstractThis study aims to determine the criminal liability against forgery of diploma and National Certificate of Examination Results or called SKHUN and the application of criminal sanctions in Decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw have as according with the criminal law or not yet. This research is normative legal research which is prescriptive. The research approach used that statute approach and case approach. Types of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary. The technique used in this research is the study of literature. The analysis technique used is the deductive method. The results showed criminal liability against forgery of diplomas and SKHUN conducted qualified criminal liability. In the decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw perpetrators declared guilty of forgery and violating Article 263 paragraph (1) of Criminal Code, but forgery of diploma had been set on Law No. 20 of 2003 on National Education System Article 67 paragraph (1). According the principle of lex specialis derogat legi generali then used is the rule in Article 67 paragraph (1). Forgery of SKHUN more appropriate to use the provisions of Article 264 paragraph (1) Criminal Code because SKHUN is an authentic letter. Forgery of letter such as fake diplomas and SKHUN arranged in two criminal rules then there Concurcus Idealist, so used are the toughest legal rules that the rules in Article 67 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2003 on National Education System.Keywords : criminal liability, fake diplomas and national certificate of examination results, application of sanction