TINJAUAN FIQH SIASAH DAN YURIDIS TERHADAP WACANA SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP PADA PEMILU 2024 - Sayed Rafli Tabrani; Irwansyah Irwansyah (Unissula, 2023)
Untuk menjaga demokrasi negara Indonesia dan kedaulatan rakyat, pemilihan umum menjadi sangat penting. Para peneliti telah melihat sistem proporsional tertutup sebagai solusi yang mungkin untuk pemilu 2024 karena fenomena ini. Sebenarnya, bagaimana siasat fikih dan audit yuridis wacana kerangka relatif dekat dalam putusan politik 2024? Mengingat sifat dan sumber bahan yang sah, penelitian ini menggunakan eksplorasi subyektif dengan pendekatan maqashid syariah fiqh muamalah. Hal itu dibuktikan dari hasil penelitian. Balapan Indonesia 2024 harus dilakukan mengingat hasil penilaian yang mendalam atas keputusan beberapa periode ke belakang. Mulai dari perintah yang dilindungi, sistem berbasis suara, pemerasan, biaya politik, rencana pengeluaran keputusan politik dan kebebasan bersama. Sistem yang ada saat ini dikhawatirkan hanya akan memperburuk demokrasi, kedaulatan rakyat, dan kecerdasan politik. Sistem tertutup dengan konvensi internal partai yang kaku harus dilawan dengan proporsionalitas terbuka. ABSTRACK In order to safeguard democracy Indonesian state and the sovereignty people, general elections are crucial. This peculiarity has provoked scientists to look at a shut relative framework as an answer in the 2024 election. Actually, how is fiqh siasat and juridical review of closed proportional system discourse in the 2024 election? Based on the nature and sources of legal materials, this study uses qualitative research using the maqashid sharia fiqh muamalah approach. That is demonstrated by the findings of the research. The 2024 Indonesian races should be done in view of the consequences of an exhaustive assessment of the decisions for a few periods back. Beginning from protected orders, a vote based system, extortion, political expenses, political decision spending plans and common liberties. It is feared that the current system will only worsen democracy, people's sovereignty, and the people's political intelligence. Open proportionality must be improved, and a closed system with strict internal party conventions should be discussed.