TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE - Nelvitia Purba, Muhlizar, Syafil Warman, Fadli Nazar Siregar (LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, 2023)
Kemajuan teknologi baik dari informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Internet adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua hal tersebut dapat dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti bisnis internet, jejaringan sosial, maupun layanan e-banking. Dilihat dari tataran norma, kejahatan penipuan dirumuskan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP, pada BAB XXV tentang perbuatan curang yang dimana pada pasal 378 menyebutkan “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau snya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif. Di harapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di sebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang di khawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.