Pendaftaran hak tanggungan sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2020 - Pangesti, Shinta; Sahetapy, Prilly Priscilia (Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2023)
The purpose of this study is to compare HT registration before and after the implementation of Permen ATR/KBPN 5/2020 and legal protection for creditors in implementing HT-el registration. This research is normative-empirical with a legal systematic approach and examines the data with qualitative analysis. The results of the study show that there are 7 aspects of comparison: first, the parties that play a role in conventional HT are PPAT, Land Office, and debtors, while in HT-el, they are PPAT, Land Office, and creditors. Second, the HT registration method, conventional with physical interaction, and HT-el with an electronic system Third, HT registration requirements document, conventional with original and photocopy, HT-el with original scan and upload Fourth, the HT registration PNBP rate is in accordance with the provisions in PP 128/2015. Fifth, HT registration time, conventional on working days and hours, HT-el at any time Sixth, HT registration results, conventionally typed on paper, are issued electronically. Seventh, royal HT, conventional with physical interaction and acquisition of paper documents, and HT-el with electronic systems and electronic documents Then, the legal protection for creditors in the registration of conventional HT and HT-el is the same, namely through an HT certificate, which has executive powers. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pendaftaran HT sebelum dan sesudah pemberlakuan Permen ATR/KBPN 5/2020 serta perlindungan hukum bagi kreditur dalam penerapan pendaftaran HT-el. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan sistematika hukum serta mengkaji data-data dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 7 aspek perbandingan, pertama, para pihak yang berperan dalam HT konvensional adalah PPAT, Kantor Pertanahan, dan debitur, sedangkan dalam HT-el adalah PPAT, Kantor Pertanahan, dan kreditur. Kedua, metode pendaftaran HT, konvensional dengan interaksi fisik, HT-el dengan sistem elektronik. Ketiga, dokumen persyaratan pendaftaran HT, konvensional dengan asli dan fotocopy, HT-el dengan scan dan unggah asli. Keempat, tarif PNBP pendaftaran HT adalah sesuai pengaturan dalam PP 128/2015. Kelima, waktu pendaftaran HT, konvensional pada hari dan jam kerja, HT-el kapan saja. Keenam, hasil pendaftaran HT, konvensional diketik di kertas, HT-el diterbitkan secara elektronik. Ketujuh, roya HT, konvensional dengan interaksi fisik dan perolehan dokumen kertas, HT-el dengan sistem elektronik dan dokumen elektronik. Kemudian, perlindungan hukum bagi kreditur dalam pendaftaran HT konvensional dan HT-el adalah sama, yaitu melalui sertipikat HT yang memiliki kekuatan eksekutorial.