PERLINDUNGAN HUKUM ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA - Muhammad Wirasto Ismail (Rumah Sakit Ibnu Sina, Makassar, 2020)
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengatur upaya kesehatan jiwa untuk meningkatkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Dalam perlindungan hukum bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit perlu melihat aturan pada Undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta Pasal 53 Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit. Dari aspek tersebut melihat bahwa perlndungan bagi ODGJ di rumah sakit khusus jiwa untuk memperoleh hakya dalam pelayanan kesehatan belum maksimal. Hak ODGJ dalam pelayanan kesehatan juga dapat dapat ditemukan instrumen nasional di dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3) amandeman UUD 1945, PASAL 9 UU No. 39 tahun 1999 hak asasi manusia dan pasal 12 UU no. 11 tahun 2005 tentang pengesahan Konven hak ekonomi sosial, dan budaya. Ketentuan dalam UUD 1945 diatas diatur lebih lanjut dalam uu no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.